Nama :Ratna
Nurani
Kelas : 2EB24
Kasus-Kasus Dari
Koperasi
1) Kasus Koperasi
SS
Pengurus Harus Bertanggung Jawab
SEMARANG- Pengurus Koperasi Sembilan Sejati (SS) tidak dapat begitu
saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian koperasi tersebut.
Indardi SH dari Divisi Investigasi Semarang Coruption Watch (SCW) menduga,
laporan oleh sesama pengurus itu sebagai upaya pelepasan tanggung jawab
berkaitan dengan tuntutan deposan/masyarakat atas simpanannya.
Di kantornya, Indardi tidak dapat
menyembunyikan keheranannya mengapa hanya Hendrawan (Ketua I Koperasi SS) yang
dijadikan tersangka. Menurut dia, sebagian pengurus pun diduga juga pernah
mengucurkan pinjaman tanpa prosedur senilai miliaran rupiah. ''Rekening para
pengurus yang digunakan untuk transaksi koperasi itu pun semestinya juga
disita,'' tandas dia.
Menurutnya, korban yakni para deposan harus
dijadikan saksi. Mengingat koperasi tersebut diduga telah menerbitkan surat
simpanan berjangka dengan total nilai hampir Rp 100 miliar, maka hal tersebut
merupakan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 jo 16 UU No 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992.
Seperti diberitakan, Hendrawan diduga
memberikan pinjaman kepada seorang pengusaha bernama Wijaya di luar prosedur.
Akibat perbuatan tersebut, koperasi yang memiliki kantor di Semarang, Juwana,
dan Solo itu rugi Rp 55 miliar. Baik Hendrawan maupun Wijaya yang dijerat
dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan saat ini berstatus sebagai tanahan
Polda Jateng. Sejak berdiri 3 tahun silam, koperasi tersebut diduga berhasil
menghimpun dana masyarakat Rp 200 miliar.
Indardi menekankan pentingnya menghadirkan
saksi ahli dari Bank Indonesia dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan Koperasi Sembilan Sejati.
Hal senada juga diungkapkan praktisi hukum, A
Dani Sriyanto SH. Dani yang juga menerima laporan dari para deposan
mengkhawatirkan, jika penanganan kasus tersebut tidak dikembangkan, nasabah tak
dapat mengajukan tuntutan pada pengurus koperasi berkaitan dengan pengembalian
dana.
Jika penyidikan dikembangkan dari delik
penggelapan menjadi delik perbankan, sambung Dani, maka para pendiri dan
pengurus koperasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dani menduga pendirian
Koperasi SS telah menyimpang dari tujuan dan semangat atas keberadaan sebuah
koperasi. (H11-29t)
Sumber :
http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/19/nas20.htm
·
Analisa:
Menurut saya kasus koperasi seperti yang
dikemukakan di atas harus diusut secara tuntas sebelum para deposan akan
membludak menuntut hak mereka. Dalam hal ini inti permasalahannya ada di
Hendrawan (Ketua I Koperasi SS) yang meminjamkan uang simpanan para deposan
kepada seorang pengusaha yang bernama Wijaya di luar prosedur dan menyebabkan
kerugian hingga miliaran rupiah bagi koperasi sembilan sejati itu sendiri.
Lebih baik kasus seperti ini perkaranya di buat BAP kepada KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) Indonesia, karena tindakan seperti itu dapat digolongkan
ke dalam tindakan korupsi. Dengan KPK yang bertindak mengusut kasus ini
diharapkan dapat mengusut segala aliran penggelapan uang para deposan dan dapat
menguak dan mengevaluasi seluruh kinerja koperasi Sembilan Sejati apakah banyak
yang melanggar hukum atau tidak. Di dalam kasus ini sebaiknya tidak hanya
mengusut ketua Koperasi Sembilan Sejati tersebut tetapi juga harus dilakukan
pengecekan kepada seluruh pengurus koperasi tersebut termasuk arsip-arsip yang
ada di dalam koperasi tersebut guna dijadikan bahan bukti agar transparan. Pada
akhirnya para deposan harus menerima pengembalian atas dana simpanannya yang
telah disalahgunakan oleh pengurus koperasi sembilan sejati minimal 50%.Dan
dana pengembalian 50% itu berasal dari ganti rugi Hendrawan atas dana pinjaman
yang digelapkan kepada Wijaya (pengusaha).Dengan demikian para deposan mendapat
haknya dan dapat di lakukan hukuman terhadap pelakunya. Indonesia adalah Negara
hukum oleh karena itu perbuatan yang melanggar undang-undang harus ditindak
lanjuti dengan hukum yang tegas.
2) Kasus Koperasi NPI
Ditemukan 47.926 rekening nasabah
Ditemukan 47.926 rekening nasabah
BANJARNEGARA - Macetnya dana masyarakat yang dihimpun Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Nuansa Pelangi Indonesia (NPI) Banjarnegara, mendapat perhatian
Polres Banjarnegara. Untuk mengusut itu, Polres membentuk tim khusus. Hingga
kemarin, tim menemukan 47.926 rekening milik nasabah.
Rekening tersebut meliputi deposito investasi
berjangka, tabungan menjelang hari raya (tamara) dan tabungan harian sigap.
Kapolres Banjarnegara AKBP Sutekad Muji
Raharjo melalui Kasat Reskrim AKP A Sambodo kepada para wartawan Senin (3/3),
mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap Ketua Koperasi NPI, Ahmad
Hidayatulloh, koperasi tersebut menghimpun dana masyarakat senilai Rp 20,469
miliar lebih.
Diperoleh informasi, jumlah dana tersebut
diperoleh penyidik dari hardisk komputer yang disita sebagai barang bukti.
Sedangkan data jumlah kredit yang disalurkan, hingga kini masih dicari oleh
penyidik. Menurut Sambodo, kemungkinan jumlah tersangka masih bisa bertambah.
"Kami masih terus menggali keterangan
dari saksi-saksi, termasuk beberapa kepala kantor unit dan pegawainya,"
katanya sambil menambahkan, kemungkinan di antara mereka ada yang bisa diseret
jadi tersangka.
Kelima kepala kantor unit koperasi tersebut,
masing-masing unit Banjarnegara, Purworeja Klampok, Sigaluh, Banjarmangu dan
Rakit.
Bentuk Tim
Lebih jauh Sambodo mengatakan, untuk
mengungkap kasus ini pihaknya membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa
unit.
Selain itu, pihaknya juga akan mendatangkan
beberapa pakar untuk dimintai keterangannya. Ketiga orang yang akan dijadikan
saksi ahli berasal dari Bank Indonesia (BI), pakar ekonomi Unsoed dan Dinas
Koperasi (Dinas Industri, Perdagangan dan Koperasi).
"Rencananya Kamis (6/3) besok, undangan
sudah kami kirimkan," kata Sambodo. Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan
nasabah koperasi simpan pinjam NPI Banjarnegara resah akibat tak dapat menarik
kembali uang milik mereka.
Ketua KSP NPI Ahmad Hidayatulloh ditahan
dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perbankan dan melakukan penipuan. Ia
ditahan sejak Rabu pekan lalu (26/2).
Penyidik Polres menjerat tersangka Ahmad
Hidayatulloh dengan beberapa pasal Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 372 juncto
pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Awal beroperasinya NPI hanya melakukan simpan
pinjam khusus untuk kalangan anggota. Tapi sejak beberapa tahun terakhir,
koperasi NPI juga berpraktik layaknya bank, yaitu menghimun dana masyarakat
dengan produk deposito, tabungan dan kredit umum dengan tingkat suku bunga
lebih tinggi dibanding bank umum.
Bunga tabungan mencapai 3 persen/bulan,
sedangkan bunga pinjaman 3 persen/bulan. Mulai pertengahan 2006 terjadi terjadi
kredit macet lebih dari Rp 5 miliar. Sejak itu, nasabah mulai kesulitan
mengambil uangnya. ito/Pr
Sumber :
http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19671&Itemid=53
·
Analisa :
Kasus koperasi yang
dikemukakan di atas jelas melanggar undang-undang karena koperasi NPI tersebut
telah dialihfungsikan dari koperasi menjadi layaknya bank secara fungsional.
Ditambah lagi dengan bunga-bunga yang menjanjikan. Nasabah yang berharap
tabungannya mendapatkan bunga malah menjadi merasa tertipu karena imbalan bunga
tersebut tak kunjung ada dikarenakan kredit macet mulai pertengahan 2006.
Bagaimana sebaiknya penggantian tabungan nasabah tersebut? Menurut saya
koperasi tersebut harus mengendalikan arus kasnya baik arus kas masuk maupun
arus kas keluar guna menstabilkan kredit macet atau kalau perlu jika pihak
koperasi NPI belum menemukan solusi juga tentang bagaimana menangani kredit
macet tersebut, pihak koperasi NPI perlu melakukan konsultasi terhadap pihak
Bank Indonesia sekaligus pihak Bank Indonesia menjadi saksi ahli dalam kasus
tersebut. Sebenarnya dalam kasus ini koperasi NPI tidak melakukan penipuan
terhadap nasabahnya, hal ini lebih dikarenakan salah persepsi yaitu kredit
macet yang menyebabkan tabungan nasabah tersendat untuk dicairkan bunganya.
Sehingga para nasabah merasa tertipu. Berarti pihak koperasi NPI telah
mengambil langkah yang salah, karena sebenarnya mereka tidak mampu memanage
tabungan nasabah layaknya bank sebab dari awalnya NPI memang merupakan lembaga
koperasi dan bukan bank.Sehingga pihak koperasi NPI tidak dapat menjalankan
aturan perbankan dengan benar. Jika kredit macet tersebut dalam jangka waktu 3
bulan tidak juga terselesaikan maka pihak koperasi NPI harus memberikan
pengembalian tabungan nasabah minimal 50% melalui cara apapun asalkan tabungan
nasabah kembali.
3 .Kasus Koperasi Langit Biru (KLB)
PT Trasindo Jaya
Komara bisa dikatakan sebagai awal mula dari Koperasi Langit Biru ini data
dapat disebutkan berkisar 62 pemasok daging sapi yang ikut bekerja sama).
Adapun alamat Koperasi ini sendiri adalah di Perum Bukit Cikasungka Blok ADF no
2,3,4 Desa Cikasungka, Kecamatan Solear Tangerang yang merupakan kantor pusat.
Untuk cabangnya beralamat di Jalan BKT Raya, Gang swadaya 6 Nomor 1, RT/RW
008/001 Rawa Bebek, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.Tentunya
masalah Koperasi Langit Biru ini banyak memakan korban yang
nyata-nyata mereka mau investasi dengan mengharap banyak keuntungan. Tak kurang
dari 140 ribu investor berhasil dikumpulkan, dan kini mereka masih terus
bertanya-tanya kelanjutan investasi koperasi mereka. Dengan metode MLM
untuk menggaet investasi masuk dalam Koperasi Langit Biru maka tak
salah banyak orang yang rela merogoh kocek untuk berinvestasi di dalamnya.
Adapun sistem mlm koperasi langit biru ini menggunakan sistem jaringan dengan
beragam bonus dari Koperasi yang jumlahnya tentu menggiurkan. Tapi memang pada
kenyataannya dengan terpaksa para invetor tersebut dibuat kecewa, kasus
Koperasi Langit Biru ini membuat mereka menanyakan akan uang investasi
mereka dan juga bagaimana kelanjutan kasus penipuan ala Koperasi Langit Biru.Dari para investor tersebut Koperasi Langit Biru setidaknya telah memutar uang sebesar 6 triliun yang selanjutnya berkembang tanpa menggunakan rekening bank dalam perputaran uang nasabah tersebut. Dengan seiring waktu banyak kejanggalan yang terjadi dengan puncak kasus Koperasi Langit Biru ini adalah para investor yang mengamuk dengan menjarah dan merusak kantor Koperasi Langit Biru pada hari Sabtu 2 Juni 2012 kemarin. Hingga sekarang kasus Koperasi Langit Biru ini terus berlanjut.
Analisis:
Pada contoh kasus koperasi seperti ini sering terjadi di indonesia dikarenakan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum yang baru bertindak apabila masalah sudah terjadi dan tidak melakukan pencegahan terlebih dahulu. Tapi kejadian seperti ini memang tidak sepenuhnya kesalahan dari aparat penegak hukum, tapi kita pun juga sebagai warga masyarakat jangan mudah tertipu oleh berbagai bisnis yang hanya mengumbar janji dengan bonus bunga ataupun jaminan uang kembali dalam jumlah yang sangat besar dan kita pun harus bisa memahami modus-modus praktek penipuan yang sudah semakin berkembang dan beragam. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan investasi pada suatu koperasi yang belum tahu kualitasnya.
